Tegas! Sahroni Minta Tindak Praktik Beras Oplosan Sekarang

adminJuly 22, 2025

3 2 minutes read

Sahroni Minta Tindak Tegas Praktik Beras Oplosan

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menyoroti kasus beras oplosan yang merugikan masyarakat. Ia mendesak penindakan segera untuk menghentikan praktik ini.

Menurut data terbaru, kerugian ekonomi akibat kasus ini mencapai Rp100 triliun per tahun. Angka ini diungkapkan langsung oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman.

Investigasi gabungan antara Polri dan Kementan telah mengidentifikasi 212 merek yang terlibat. Sahroni menegaskan, “Polri harus tegas memberantas mafia pangan ini.”

Kasus ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merusak tatanan pasar. Kolaborasi antar instansi menjadi kunci penyelesaian masalah ini secara menyeluruh.

Untuk informasi lebih lanjut tentang investigasi korporasi pelaku, kunjungi laporan khusus Komisi III DPR.

Latar Belakang Kasus Beras Oplosan yang Meresahkan

Kasus pencampuran beras kualitas rendah dengan kemasan premium telah menjadi sorotan publik. Komisi III DPR mencatat, modus ini merugikan konsumen dan mengganggu stabilitas pasar.

Praktik Curang dan Dampaknya

Teknik oplosan dilakukan dengan mencampur beras premium dan kualitas rendah. Hasilnya, harga jual tinggi tapi mutu tidak sesuai.

Data resmi menunjukkan 212 merek terindikasi melakukan kecurangan. Berikut rincian temuan terbaru:

Jenis Pelanggaran	Jumlah Merek	Tingkat Kerugian
Pencampuran beras	212	Rp100 triliun/tahun
Distributor nakal	25	Rp5,4 triliun/bulan

Pola distribusi meliputi pasar tradisional hingga modern. Konsumen sulit membedakan produk asli dan oplosan.

“Ini menyentuh kebutuhan pokok masyarakat. Kualitas beras harus dijaga,” tegas anggota Komisi III.

Peran Aktif Komisi III DPR

Sejak Juli 2025, pengawasan intensif dilakukan melalui rapat kerja dengan Polri dan Kementan. Langkah ini bertujuan memutus rantai distribusi ilegal.

Upaya pengawasan mencakup:

Pemeriksaan produsen dan distributor
Uji laboratorium sampel beras
Koordinasi antar lembaga terkait

Dampak kasus ini sangat luas. Tidak hanya merugikan ekonomi, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat.

Sahroni Minta Tindak Tegas Praktik Beras Oplosan

A high-resolution, photorealistic image of a joint operation between the Indonesian National Police (Polri) and the Ministry of Agriculture (Kementan), set against a backdrop of a bustling urban environment. The scene depicts a group of uniformed officers from both agencies working together, examining and inspecting sacks of rice. The lighting is dramatic, with a mix of natural sunlight and harsh, directional lighting, casting sharp shadows and highlights on the faces and equipment of the officers. The composition places the central action in the foreground, with a sense of depth and activity in the middle and background, suggesting the scale and complexity of the operation. The overall mood is one of seriousness, professionalism, and a determined effort to address the issue of adulterated rice.

Operasi gabungan antara Polri dan Kementan mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi III DPR menyatakan pentingnya langkah ini untuk melindungi masyarakat.

Dukungan Sahroni terhadap Langkah Polri dan Mentan

Ketua Komisi III mendorong kerja sama antara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Mentan Amran Sulaiman. Kolaborasi ini bertujuan mempercepat penyelesaian kasus.

Berikut mekanisme kerja Satgas Pangan yang telah dilakukan:

Pemeriksaan rutin di gudang penyimpanan beras
Pengawasan distribusi ke pasar tradisional dan modern
Uji kualitas sampel secara acak

Pernyataan Tegas Sahroni tentang Pentingnya Penindakan

Dalam rapat dengan pemerintah, wakil ketua ini menekankan perlunya tindakan cepat. “Kasus ini harus diselesaikan sebelum 2026,” tegasnya.

“Kami mendukung penuh Kapolri Jenderal Listyo dan Mentan Amran. Masyarakat berhak mendapat jaminan kualitas pangan.”

Koordinasi dengan Kejagung juga diperkuat untuk memastikan proses hukum berjalan lancar. Targetnya, semua pelaku bisa ditindak sesuai aturan yang berlaku.

Dampak Praktik Beras Oplosan bagi Masyarakat dan Negara

A dimly lit kitchen counter, cluttered with bags of mixed rice, their contents spilling out in a disarray of discolored grains. The scene evokes a sense of unease, as the viewer is drawn into the unsavory practice of "beras oplosan" - the adulteration of premium rice with cheaper, inferior varieties. The foreground is hazy, the focus drawn to the shadowy figures in the background, their expressions conveying a mix of concern and resignation. The lighting is harsh, casting deep shadows that hint at the broader societal and economic impacts of this deceptive practice. The overall atmosphere is one of tarnished trust, a cautionary tale of the consequences that ripple through communities when greed and corner-cutting undermine the integrity of a fundamental staple.

Kasus ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga berdampak luas pada ekonomi dan kesehatan. Data terbaru menunjukkan efek serius yang perlu segera ditangani.

Kerugian Ekonomi Hingga Rp100 Triliun per Tahun

Menurut laporan BPS dan Kementan, kerugian akibat kasus ini mencapai Rp100 triliun per tahun. Angka ini setara dengan 0,5% dari total PDB nasional.

Inflasi harga makanan pokok juga meningkat signifikan. Masyarakat harus membayar lebih untuk kualitas yang buruk.

Risiko Kesehatan Masyarakat Akibat Beras Berkualitas Buruk

Hasil uji laboratorium menemukan kandungan logam berat melebihi batas aman. Beberapa sampel bahkan mengandung arsenik dan aflatoksin tinggi.

Dampak jangka panjangnya sangat mengkhawatirkan:

Peningkatan kasus gangguan pencernaan di puskesmas
Risiko stunting pada anak-anak
Potensi gagal ginjal kronis

Sistem kesehatan masyarakat pun mendapat beban ganda. Biaya pengobatan meningkat seiring banyaknya kasus terkait pangan tidak sehat.

Kesimpulan

Kolaborasi antara lembaga negara dan masyarakat menjadi kunci mengatasi masalah ini. Komisi III DPR berkomitmen melakukan pengawasan berkelanjutan bersama pemerintah dan aparat.

Revisi UU Perlindungan Konsumen akan memperkuat sistem pengawasan. Perlindungan kesehatan warga harus menjadi prioritas utama semua pihak.

Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaporkan kecurangan. Komisi III DPR mendorong sinergi antara pemerintah, petugas, dan warga untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif.

Laporkan dugaan pelanggaran melalui saluran resmi yang tersedia. Bersama kita bisa menciptakan sistem pangan yang lebih aman dan transparan.